Tax Portal

Mau Tanya Pajak ke Chatbot AI? Ini yang Bikin Wajib Pajak Percaya atau Ragu

12
Mau Tanya Pajak ke Chatbot AI? Ini yang Bikin Wajib Pajak Percaya atau Ragu

Banyak orang kini bertanya soal pajak ke chatbot AI. Tetapi apa yang sebenarnya membuat mereka mau memakainya? Sebuah penelitian terhadap pengguna dewasa di Indonesia memberi jawaban yang cukup mengejutkan.

Coba jujur. Pernahkah Anda mengetik pertanyaan seperti "cara lapor SPT" atau "apakah penghasilan ini kena pajak" ke chatbot AI? Kalau pernah, Anda tidak sendirian. Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah menyediakan asisten virtual Tanya Fiska/Fisko di situs resminya, dan banyak orang juga memakai asisten AI umum untuk urusan yang sama.

Masalahnya, pajak bukan urusan sepele. Salah paham sedikit bisa berujung salah hitung, salah lapor, bahkan sanksi. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan: kapan orang mau mempercayakan pertanyaan pajaknya kepada mesin?

Tim peneliti dari Accounting Department BINUS Online, Bina Nusantara University, mencoba menjawabnya. Hasilnya menarik: orang yang merasa butuh bantuan manusia justru lebih mau memakai chatbot pajak, asalkan bantuan manusia itu tersedia.

Intinya dulu

  • Manfaat adalah alasan utama. Orang mau memakai chatbot pajak terutama karena merasa terbantu: cepat, mudah dipahami, dan efisien.

  • Butuh manusia bukan berarti menolak AI. Kebutuhan akan validasi, klarifikasi, atau eskalasi ke petugas justru berjalan searah dengan niat memakai chatbot.

  • Kemudahan, kepercayaan, dan risiko belum terbukti berpengaruh langsung pada sampel utama. Namun peneliti menegaskan ini belum bisa dibaca sebagai "tidak penting".

  • Pesannya untuk penyedia layanan: jangan jual chatbot sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai pintu pertama yang tersambung ke manusia.

Apa yang diteliti?

Peneliti ingin tahu faktor apa saja yang membuat seseorang berniat memakai chatbot pajak berbasis AI. Yang dimaksud chatbot pajak di sini cukup luas: chatbot resmi pemerintah, asisten AI umum yang dipakai untuk bertanya pajak, maupun chatbot khusus pajak buatan swasta.

Mereka menguji lima faktor sekaligus. Dua di antaranya berasal dari teori penerimaan teknologi yang sudah lama dipakai (UTAUT), yaitu manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Tiga lainnya ditambahkan karena AI di bidang pajak punya tantangan khusus, yaitu kepercayaan pada sistem, risiko yang dirasakan (jawaban keliru, kebocoran data, privasi), dan satu faktor baru yang mereka perkenalkan: kebutuhan akan kolaborasi manusia dan AI. Faktor terakhir ini mengukur seberapa penting bagi pengguna untuk bisa memvalidasi jawaban, meminta klarifikasi, atau meneruskan pertanyaan ke petugas manusia.

Survei daring dilakukan pada 20 sampai 30 Juli 2026. Responden diberi gambaran yang sama tentang sebuah chatbot pajak: alat untuk informasi awal yang tidak menjamin kebenaran jawaban dan tidak menggantikan petugas atau konsultan, dengan kemungkinan dukungan manusia pada sebagian layanan. Dari 292 isian yang masuk, peneliti menyaring dengan ketat, termasuk memastikan responden benar-benar memahami skenarionya. Hasil akhirnya 169 responden dewasa yang punya kebutuhan informasi pajak, paling banyak berusia 26 sampai 35 tahun, dan sebagian besar bekerja sebagai ASN/TNI/Polri atau pegawai swasta. Sebanyak 78% di antaranya pernah memakai AI untuk mencari informasi pajak.

Apa temuannya?

Pertama, manfaat tetap jadi raja. Faktor yang paling kuat berhubungan dengan niat memakai chatbot pajak adalah keyakinan bahwa chatbot itu benar-benar membantu. Pengaruhnya sekitar 1,7 kali lebih besar dibanding faktor terkuat berikutnya. Logikanya sederhana: orang tidak akan memakai alat yang tidak terasa gunanya, secanggih apa pun teknologinya.

Kedua, kebutuhan akan manusia justru mendorong penerimaan. Ini temuan paling menarik. Responden yang merasa penting untuk bisa memvalidasi jawaban atau bertanya ke petugas ternyata lebih berniat memakai chatbot pajak, bukan sebaliknya. Padahal mereka belum pernah merasakan fitur dukungan manusia itu; cukup tahu bahwa fitur itu bisa tersedia. Dengan kata lain, orang tidak sedang memilih antara AI atau manusia. Mereka ingin keduanya.

Ketiga, kemudahan, kepercayaan, dan risiko belum terbukti berpengaruh langsung. Di atas kertas ini mengejutkan, tetapi peneliti memberi penjelasan yang masuk akal. Semua responden sudah pernah memakai AI, jadi kemudahan mungkin sudah dianggap standar, bukan lagi pembeda. Kepercayaan kemungkinan bekerja lewat rasa manfaat, sehingga pengaruhnya "tertelan" oleh faktor manfaat. Yang lebih penting, jumlah responden belum cukup untuk mendeteksi pengaruh sekecil itu. Untuk faktor kepercayaan, misalnya, dibutuhkan sekitar 401 responden, dan untuk risiko lebih dari 1.100. Ketika peneliti menghitung ulang dengan 231 responden (tanpa saringan pemahaman), kepercayaan dan risiko justru ikut berpengaruh. Jadi kesimpulannya bukan "kepercayaan tidak penting", melainkan "belum terbukti pada sampel ini".

Secara keseluruhan, kelima faktor ini menjelaskan sekitar separuh variasi niat responden untuk memakai chatbot pajak. Namun peneliti mengingatkan, ukuran pengaruh tiap faktor tergolong kecil. Artinya, tidak ada satu perbaikan ajaib yang langsung membuat semua orang beralih ke chatbot. Penerimaan tumbuh pelan-pelan, dari perbaikan yang menumpuk.

Satu catatan lagi yang patut direnungkan: rata-rata penilaian risiko berada di tengah (3,36 dari 5) dengan variasi paling lebar. Sebagian orang sangat khawatir, sebagian lagi santai saja. Soal risiko, pengguna chatbot pajak ternyata terbelah.

Apa artinya bagi Anda?

Kalau Anda wajib pajak atau pemilik usaha, temuan ini sejalan dengan cara bijak memakai chatbot pajak: jadikan ia pintu pertama, bukan kata terakhir. Chatbot bagus untuk memahami istilah, mengetahui langkah awal, atau mencari tahu aturan mana yang relevan. Tetapi untuk keputusan yang berdampak pada uang dan sanksi, misalnya menghitung pajak transaksi besar atau menjawab surat dari kantor pajak, mintalah sumber aturannya, cek tanggal berlakunya, lalu konfirmasikan ke petugas atau konsultan. Dan jangan memasukkan data pribadi atau data usaha lebih dari yang diperlukan.

Kalau Anda penyedia layanan, baik otoritas pajak, konsultan, maupun platform teknologi, penelitian ini memberi arah yang jelas. Tunjukkan manfaat yang bisa diverifikasi: jawaban ringkas, langkah tindak lanjut, rujukan ke sumber resmi, tanggal pembaruan aturan, dan batas kemampuan chatbot. Sediakan jalur ke manusia untuk pertanyaan yang rumit atau berisiko tinggi, dan jelaskan kapan jalur itu sebaiknya dipakai. Jangan memosisikan chatbot sebagai pengganti penuh petugas atau konsultan. Dan karena pengaruh tiap faktor kecil, rencanakan perbaikan secara bertahap, bukan berharap satu fitur baru langsung melonjakkan pengguna.

Pesan besarnya: chatbot pajak yang paling diterima bukan yang paling pintar, melainkan yang paling jujur soal batasnya dan paling mudah menyambungkan Anda ke manusia.

AI memang mengubah cara orang mencari informasi pajak. Namun penelitian ini mengingatkan bahwa di urusan yang menyangkut uang dan sanksi, orang tidak ingin ditinggal sendirian bersama mesin. Mereka mau mencoba AI, asalkan tahu ada manusia yang bisa dihubungi ketika jawabannya terasa ragu.

Bagaimana dengan Anda? Kalau bertanya pajak ke chatbot AI, apakah Anda langsung percaya, atau tetap mengecek ke manusia? Pernahkah jawaban chatbot membuat Anda bingung atau malah keliru? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar.

Share Article

Comments (0)

Write a Comment

No comments yet. Be the first to comment!