Portal Pajak

Cara Lapor Emas, Kripto, Saham, dan Mobil di SPT Tahunan 2026

6
Cara Lapor Emas, Kripto, Saham, dan Mobil di SPT Tahunan 2026

Lapor harta di SPT itu wajib, tapi tidak membuatmu bayar pajak lagi. Emas, kripto, saham, dan kendaraan yang kamu miliki per 31 Desember 2026 cukup dicatat di Lampiran 1 SPT Tahunan Coretax: kapan dibeli, berapa harga belinya, dan berapa nilainya di akhir tahun. Pajaknya sendiri sudah dipotong saat kamu menerima penghasilan atau saat menjual aset.

Berikut cara mengisinya per jenis harta, plus pajak yang muncul kalau kamu menjualnya. SPT Tahunan 2026 dilaporkan paling lambat 31 Maret 2027.

Kenapa harta perlu dilaporkan?

Harta bukan objek pajak. Daftar harta dipakai DJP untuk mencocokkan logika sederhana: penghasilan setahun dipakai untuk hidup, sisanya menjadi tambahan harta (pajak.go.id). Kalau hartamu naik jauh melebihi penghasilan, selisihnya perlu bisa dijelaskan, misalnya dari warisan, hibah, atau utang.

Sejak era Coretax, setiap harta punya dua angka (PER-11/PJ/2025):

  • Harga perolehan: harga yang sesungguhnya kamu bayar, termasuk biaya seperti ongkos kirim (DDTCNews).

  • Nilai saat ini: nilai per 31 Desember, dengan acuan yang berbeda per jenis harta (DDTCNews).

Semua harta diisi di tab L-1, Lampiran 1 Bagian A. Ada enam tabel isian ditambah satu ikhtisar.

1. Emas: tabel 6, Harta Lainnya

Emas batangan dan emas perhiasan masuk tabel 6 (DDTCNews). Klik "+Tambah", pilih deskripsinya, lalu isi:

  • Tahun perolehan dan harga beli.

  • Nilai saat ini: harga emas Antam per 31 Desember 2026, bukan harga saat kamu mengisi SPT.

  • Bukti kepemilikan: nomor sertifikat. Tulis beratnya di Informasi Tambahan (DDTCNews).

Soal pajaknya: membeli emas batangan dari bank bulion sebagai konsumen akhir tidak dipungut PPh 22. Kalau kamu menjual emas ke bank bulion di atas Rp10 juta, dipungut 0,25% (DJP). Contoh (ilustrasi Tax Point): jual Rp15 juta, dipungut Rp37.500. Jual Rp9 juta, tidak dipungut.

2. Kripto: tabel 3, Investasi

Aset kripto masuk tabel 3 bersama saham dan reksa dana. Isi nama platform, tahun dan harga perolehan, serta nilai saat ini. PER-11/PJ/2025 tidak menunjuk acuan harga khusus untuk kripto, jadi pakai nilai wajar per 31 Desember, misalnya harga penutupan di platform tempat asetmu disimpan. Simpan tangkapan layarnya.

Saat menjual, kamu kena PPh 22 final 0,21% kalau lewat exchange dalam negeri, atau 1% lewat platform luar negeri. Penjualan kripto juga tidak lagi kena PPN sejak 1 Agustus 2025 (DJP). Contoh (ilustrasi Tax Point): jual Rp20 juta di exchange lokal, pajaknya Rp42.000; di platform luar negeri Rp200.000.

3. Saham dan reksa dana: tabel 3, Investasi

Untuk saham, nilai saat ini memakai harga yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia per akhir tahun. Reksa dana dipilih sebagai "Kontrak Investasi Kolektif" dengan NPWP reksa dananya, bukan NPWP manajer investasi (DDTCNews).

Penjualan saham di bursa sudah kena PPh final 0,1% yang dipotong otomatis lewat broker (DDTC). Penghasilan final seperti ini dicatat di Lampiran 2 Bagian 1.

Dividen perlu perhatian sendiri. Dividen dalam negeri bebas pajak kalau diinvestasikan di Indonesia paling lambat akhir Maret tahun berikutnya, ditahan minimal 3 tahun, dan realisasinya dilaporkan di Coretax. Kalau tidak, kamu harus menyetor sendiri PPh 10% paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (DDTCNews).

4. Kendaraan: tabel 4, Harta Bergerak

Motor dan mobil diisi lengkap dengan merek, nomor polisi, tahun dan harga perolehan. Nilai saat ini memakai NJKB yang tertera di STNK atau notis pajak kendaraan.

Kendaraan yang masih dicicil tetap dilaporkan sebagai harta. Sisa cicilannya diisi di Lampiran 1 Bagian B (utang), sesuai saldo per 31 Desember (Ortax). Contoh (ilustrasi Tax Point): mobil Rp300 juta dengan uang muka Rp60 juta. Harta dicatat Rp300 juta, utang dicatat sebesar sisa pokok leasing di akhir tahun. Utang inilah yang menjelaskan kenapa hartamu bisa lebih besar dari tabunganmu.

Punya mobil listrik? Nilai perolehannya adalah harga setelah insentif PPN. Ulasannya ada di Punya Mobil Listrik? Asyik Dapat Insentif, tapi Jangan Kebablasan Lapor Harta di SPT!

Ragu jenis hartamu masuk tabel mana? Tanya Taxpert AI.

Apa yang kini terlihat DJP?

DJP menerima data dari banyak pihak, termasuk lembaga keuangan, platform, dan Samsat. Harta yang tidak dilaporkan, atau harta yang naik tanpa penghasilan dan utang yang sepadan, bisa memicu surat permintaan penjelasan (SP2DK). Simpan bukti beli emas, riwayat transaksi exchange, laporan akhir tahun dari broker, serta kontrak dan jadwal cicilan leasing.

Kalau kamu lupa mencantumkan harta di SPT 2025, kamu masih bisa membetulkannya selama DJP belum memulai pemeriksaan. Kalau pembetulan itu menambah pajak kurang bayar, sanksinya bisa diajukan hapus 100% bila disetor sebelum 31 Desember 2026. Rinciannya di Hapus Sanksi Pajak 100%: Lapor dan Betulkan SPT Sebelum 31 Desember.

Checklist minggu ini

  1. Buat daftar semua emas, akun kripto, rekening efek, dan kendaraan yang kamu miliki, termasuk milik pasangan dan anak.

  2. Kumpulkan bukti harga beli: nota emas, riwayat deposit kripto, konfirmasi beli saham, faktur kendaraan.

  3. Pasang pengingat untuk mencatat harga Antam, harga kripto, dan nilai portofolio saham per 31 Desember 2026.

  4. Minta jadwal sisa pokok cicilan per 31 Desember dari perusahaan leasing.

  5. Cek apakah dividen 2026-mu akan diinvestasikan sebelum akhir Maret 2027.

Pertanyaan yang sering muncul

Kalau emasku naik harga, apakah aku kena pajak? Tidak, selama belum dijual. Kenaikan harga hanya tercermin di kolom nilai saat ini. Pajak baru relevan saat emas dijual, misalnya pungutan 0,25% ke bank bulion untuk transaksi di atas Rp10 juta.

Kriptoku sudah habis dijual sebelum Desember. Perlu dilaporkan? Yang masuk daftar harta adalah yang masih kamu miliki per 31 Desember. Hasil penjualannya, kalau masih ada, tercatat sebagai kas atau harta lain yang kamu beli dengan uang itu.


Masih bingung mengisi harta di Coretax? Tanya Taxpert AI.

Hartamu banyak, ada warisan, atau harta atas nama orang lain? Konsultasi dengan konsultan pajak kami.

Ikuti Instagram @taxpoint.id supaya tidak ketinggalan aturan berikutnya.

Bagikan Artikel

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!