Sudah bayar pajak setiap hari, tetapi kontribusinya masih dianggap kecil? Kritik dr. Tirta ini mewakili banyak orang. Mari cek mana yang tepat, mana yang perlu diluruskan, dan apa yang sebaiknya Anda lakukan.
Coba ingat belanja terakhir Anda. Di dalam harganya sudah ada PPN. Gaji bulan ini? Pajaknya dipotong sebelum masuk rekening. Jualan di marketplace? Sejak 1 November 2026, sebagian penjual mulai dipotong PPh langsung oleh platform.
Jadi ketika pemerintah meminta dukungan warga untuk mengejar sisa target pajak, wajar kalau banyak orang bertanya: bukankah kami sudah membayar?
Pertanyaan itulah yang disuarakan dr. Tirta Mandira Hudhi dalam video pendeknya. Menurutnya, rakyat sudah patuh, tetapi kritiknya kerap dibalas seolah kontribusinya kecil.
Intinya dulu
Kritik dr. Tirta sebagian besar tepat. Warga memang membayar banyak pajak, dan kebanyakan dipotong otomatis.
Ada dua detail yang perlu diluruskan. Tidak semua belanja kena PPN, dan pajak barang mewah tidak dipungut di kasir.
Mogok bayar pajak justru merugikan diri sendiri. Tunggakan berubah menjadi utang yang terus berbunga.
Cara yang lebih ampuh: tetap tertib, pakai hak Anda, dan sampaikan kritik lewat jalur yang didengar.
Apa kata dr. Tirta?
Dalam video yang beredar awal November 2026, ada empat hal yang ia tekankan:
Warga membayar pajak di mana-mana: saat belanja, saat gajian, saat membeli barang mewah, bahkan saat mengurus layanan pemerintah.
Uang itu dikelola pejabat, jadi warga berhak mengkritik. Ia menyindir jawaban "memangnya pajakmu berapa?" yang kerap dilontarkan kepada pengkritik.
Kalau 150 juta orang kompak tidak membayar, apakah semuanya akan dipenjara atau disita hartanya? Meski begitu, ia menegaskan tidak sedang mengajak orang berhenti membayar pajak.
Rakyat cinta negara; yang dikritik adalah cara mengelolanya. "Kalau kalian butuh kami, kooperatiflah."
Sekitar sepuluh hari kemudian, setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penerimaan pajak masih kurang Rp514 triliun, ia kembali bersuara soal warga yang mulai menerima surel teguran dari DJP.
Benarkah rakyat sudah patuh?
Jawabannya ya, tetapi alasannya mungkin tidak Anda duga. Sebagian besar pajak di Indonesia tidak kita bayar sendiri, melainkan dipotong pihak lain sebelum uang sampai ke tangan kita.
Ambil contoh PPN. Setiap kali membeli barang atau jasa yang kena PPN, pajaknya sudah termasuk dalam harga dan disetor oleh penjual. Tarif resminya 12%, tetapi untuk barang dan jasa biasa (bukan barang mewah), bebannya tetap 11%.
Karyawan mengalami hal serupa. Pajak penghasilannya (PPh 21) dipotong kantor sebelum gaji dibayar, bila penghasilannya sudah di atas batas tidak kena pajak.
Penjual online kini juga masuk daftar. Sejak 1 November 2026, marketplace memotong PPh 0,5% dari omzet penjual. Kabar baiknya, ini bukan pajak baru; hanya cara setornya yang pindah. Penjual perorangan dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap tidak dipotong, asalkan mengirim surat pernyataan ke marketplace.
Nah, ada dua hal dalam video yang perlu diluruskan. Pertama, tidak semua belanja kena PPN. Makan di restoran, misalnya, dikenai pajak daerah, bukan PPN, dan sebagian kebutuhan pokok dibebaskan. Kedua, pajak barang mewah (PPnBM) tidak dipungut di kasir saat Anda membeli sepatu atau kacamata. Pajak ini hanya berlaku untuk barang yang tergolong mewah dan dipungut sekali saja di pabrik atau saat impor. Sementara PNBP sebenarnya bukan pajak, melainkan tarif layanan pemerintah, seperti biaya membuat paspor.
Jadi, rakyat memang patuh. Namun kepatuhan itu sebagian besar terjadi otomatis, karena sistemnya memang dirancang begitu. Justru di sinilah ide mogok bayar pajak menjadi bermasalah.
Kalau semua orang mogok bayar pajak, apa yang terjadi?
dr. Tirta benar soal satu hal: negara tidak mungkin memenjarakan 150 juta orang. Tetapi negara juga tidak perlu melakukannya.
Orang yang telat membayar pajak tidak langsung dipenjara. Yang datang pertama adalah bunga. Untuk November 2026, besarnya 1,02% per bulan, atau 1,86% per bulan bila tunggakan baru ketahuan lewat pemeriksaan, dihitung paling lama 24 bulan. Setelah itu menyusul surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga lelang. Penjara bukan jalur utama, karena pidana pajak hanya untuk pelanggaran dengan unsur khusus, misalnya sengaja tidak melaporkan SPT.
Artinya, negara cukup menunggu sambil bunga terus berjalan, lalu menagih satu per satu.
Coba bayangkan Anda pedagang dengan omzet Rp100 juta per bulan dan memakai tarif pajak UMKM 0,5%. Karena omzet Rp500 juta pertama bebas pajak, pajak Anda setahun hanya Rp3,5 juta. Kalau Anda memilih mogok dan baru ditagih dua tahun kemudian, yang harus dibayar naik menjadi sekitar Rp4,36 juta. Kalau tunggakan itu terungkap lewat pemeriksaan, angkanya bisa mencapai sekitar Rp5,06 juta, hampir 45% lebih mahal. Itu pun belum termasuk denda telat lapor SPT dan biaya penagihan.
Catatan: ini ilustrasi sederhana dengan asumsi tarif bunga November 2026 tidak berubah dan seluruh pajak dianggap jatuh tempo sekaligus.
Bagi negara, Rp3,5 juta dari satu pedagang nyaris tidak terasa. Bagi pedagang, protes itu berubah menjadi utang yang terus membengkak, sementara PPN di setiap belanjaannya tetap terbayar. Jadi, siapa yang sebenarnya rugi?
Lalu, kenapa pemerintah terus mengejar pajak?
Sampai Oktober 2026, penerimaan pajak baru terkumpul Rp1.796,8 triliun, sekitar 76% dari target. Masih ada sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan. Uang ini dipakai untuk menggaji guru dan tenaga kesehatan hingga membiayai subsidi.
Kebutuhannya nyata. Yang dipersoalkan dr. Tirta bukan soal negara butuh uang, melainkan cara memintanya.
Di mana kritik dr. Tirta tepat sasaran?
Pertama, soal martabat. Hampir semua warga membayar pajak lewat PPN, jadi tidak adil kalau hak bersuara diukur dari besar kecilnya pajak seseorang. Rasa diremehkan seperti ini bisa membuat orang makin enggan patuh dengan sukarela.
Kedua, tekanan cenderung jatuh ke orang yang sudah tercatat rapi: karyawan, penjual online, dan pengusaha yang tertib lapor. Padahal masih banyak pihak yang belum masuk sistem.
Ketiga, PPN terasa lebih berat bagi yang berpenghasilan kecil, karena tarifnya sama untuk semua orang.
Meski begitu, pemotongan otomatis bukanlah masalahnya; itu cara paling efisien memungut pajak di negara mana pun. Yang perlu dibenahi adalah apa yang warga dapatkan kembali: laporan yang jelas soal ke mana uang pajak pergi, layanan publik yang lebih baik, dan pejabat yang berkomunikasi tanpa merendahkan.
Jadi, apa yang sebaiknya Anda lakukan?
Kritik boleh tetap lantang, asalkan urusan pajak Anda tetap rapi.
Kalau Anda berjualan di marketplace dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun, kirim surat pernyataan omzet supaya tidak ikut dipotong. Begitu omzet melewati angka itu, kirim pernyataan baru paling lambat akhir bulan tersebut.
Kalau menerima SP2DK atau surel dari DJP, jangan panik dan jangan diabaikan. Itu permintaan penjelasan, bukan tagihan final. Jawab dengan data.
Kalau uang sedang seret saat jatuh tempo, ajukan angsuran atau penundaan pembayaran, jangan diam-diam menunda. Kalau tidak setuju dengan ketetapan pajak, gunakan hak keberatan dalam waktu tiga bulan.
Dan kalau ingin mengkritik kebijakan, bawa data dan sampaikan lewat kanal resmi DJP atau asosiasi usaha. Suara yang kompak jauh lebih sulit diabaikan daripada mogok sendirian.
Patuh membayar pajak adalah kontribusi, bukan alasan untuk diremehkan. Namun kekuatan pembayar pajak tidak terletak pada berhenti membayar, melainkan pada pembukuan yang rapi, hak yang dipakai dengan benar, dan suara yang kompak.
Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda merasa kontribusi pajak Anda tidak dihargai, atau justru sudah merasakan manfaatnya? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar.
