Portal Pajak

Tutup Buku UMKM 2026: 6 Hal yang Dicek Sebelum 31 Desember

23
Tutup Buku UMKM 2026: 6 Hal yang Dicek Sebelum 31 Desember

Tutup buku UMKM sebelum 31 Desember 2026 intinya satu: pastikan angka omzetmu setahun sudah benar, karena angka itulah yang menentukan pajak 2026 dan tarif yang boleh kamu pakai di 2027. Untuk orang pribadi dan PT perorangan, tarif PPh final 0,5% kini tidak lagi dibatasi waktu. Tapi bagi CV, firma, dan PT biasa yang masa tarif finalnya habis di 2026, mulai 1 Januari 2027 pajaknya dihitung dari laba.

Berikut enam hal yang perlu kamu cek bulan ini, lengkap dengan contoh hitungnya.

Apa yang berubah tahun ini?

Sejak 22 April 2026 berlaku PP 20/2026 yang mengubah PP 55/2022 (teks PP 20/2026). Ada tiga perubahan yang paling terasa di akhir tahun:

  • Orang pribadi dan PT perorangan dengan omzet (peredaran bruto) sampai Rp4,8 miliar setahun boleh memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu. Batas 7 tahun yang dulu berlaku sudah dihapus.

  • Koperasi tetap dibatasi 4 tahun pajak sejak terdaftar.

  • CV, firma, dan PT selain PT perorangan tidak lagi masuk daftar penerima tarif final. Yang sudah memakainya boleh meneruskan sampai jangka waktunya habis, yaitu 4 tahun untuk CV dan firma, dan 3 tahun untuk PT (DJP, SP-36/2023).

Kalau kamu belum sempat membaca ulasan lengkapnya, mulai dari artikel kami PPh Final UMKM 0,5% Masih Aman di 2026? Ini yang Mulai Diincar DJP.

1. Hitung omzet setahun, termasuk milik pasangan

Jumlahkan seluruh omzet Januari sampai Desember 2026 dari semua kanal: toko fisik, marketplace, transfer langsung, dan penjualan ke luar negeri. Omzet di sini adalah seluruh uang yang kamu terima dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan atau potongan tunai, bukan laba. Penghasilan dari jasa pekerjaan bebas, kalau ada, ikut dijumlahkan untuk menguji batas Rp4,8 miliar.

Kalau kamu dan pasangan pisah harta, atau istri menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, omzet kalian digabung untuk menguji batas Rp4,8 miliar. PT perorangan yang kalian dirikan juga ikut dihitung (PP 20/2026 Pasal 58).

Kenapa penting? Kalau gabungannya melewati Rp4,8 miliar, PP 20/2026 hanya memberi kelonggaran sampai akhir tahun pajak 2026. Tahun berikutnya kamu tidak bisa lagi memakai tarif final.

2. Cek bagian Rp500 juta yang bebas pajak

Khusus orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta setahun tidak kena PPh final. Pajak baru muncul di bulan omzet kumulatifmu melewati Rp500 juta (DDTCNews).

Contoh hitung (ilustrasi Tax Point): omzetmu Rp75 juta per bulan, Rp900 juta setahun.

  • Januari sampai Juni: kumulatif Rp450 juta, pajaknya Rp0.

  • Juli: kumulatif Rp525 juta. Yang kena hanya Rp25 juta, pajaknya Rp125.000.

  • Agustus sampai Desember: Rp75 juta x 0,5% = Rp375.000 per bulan.

  • Total setahun: Rp2.000.000.

Kelonggaran Rp500 juta ini tidak berlaku untuk PT perorangan. Dengan omzet yang sama, PT perorangan membayar Rp4.500.000 setahun. Cocokkan juga potongan 0,5% dari marketplace dengan catatanmu, karena potongan itu bagian dari pelunasan pajakmu. Siapa saja yang dipotong, baca di PPh 22 Marketplace 0,5% Sejak 1 Oktober: Siapa Dipotong, Siapa Lolos?

3. Cek apakah usahamu masih boleh memakai tarif final di 2027

  • Orang pribadi dan PT perorangan: aman, selama omzet tetap di bawah Rp4,8 miliar.

  • PT perorangan yang didirikan tenaga ahli untuk jasa sejenis pekerjaan bebas (misalnya konsultan): hanya sampai akhir 2026.

  • CV atau firma yang terdaftar di 2023, atau PT yang terdaftar di 2024: masa finalnya habis di tahun pajak 2026. Mulai 2027, pajaknya dihitung dari laba.

  • Penghasilan dari jasa pekerjaan bebas, seperti dokter, konsultan, atau kreator konten, memang tidak termasuk tarif final.

Pindah ke tarif umum tidak selalu lebih mahal. Dengan asumsi tarif efektif 11% bagi badan yang memakai fasilitas Pasal 31E, titik impasnya ada di margin laba sekitar 4,55% (IKPI). Contoh (ilustrasi Tax Point), omzet Rp2 miliar:

  • Margin 3%, laba Rp60 juta: tarif final Rp10 juta, tarif umum sekitar Rp6,6 juta.

  • Margin 10%, laba Rp200 juta: tarif final Rp10 juta, tarif umum sekitar Rp22 juta.

4. Siapkan pembukuan mulai 1 Januari 2027 kalau pindah tarif

Begitu tarif final berakhir, usahamu wajib menyelenggarakan pembukuan agar pajak bisa dihitung dari laba (DJP, SP-36/2023). Artinya, saldo kas, piutang, stok, dan aset per 31 Desember 2026 menjadi saldo awal buku 2027. Hitung stok fisik di akhir Desember dan simpan hasilnya.

Kabar baiknya, di tahun pertama memakai tarif umum, angsuran PPh 25 bulanan badan usaha dihitung seperti wajib pajak baru, yaitu nihil (DDTCNews). Pajak setahunnya tetap dibayar saat lapor SPT.

5. Setor PPh final Desember dan lengkapi bukti setor

PPh final 0,5% disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (DDTCNews). Jadi setoran Desember 2026 jatuh tempo 15 Januari 2027. Kumpulkan semua bukti setor dan bukti pungut marketplace selama 2026, karena semuanya dipakai saat lapor SPT Tahunan: paling lambat 31 Maret 2027 untuk orang pribadi dan 30 April 2027 untuk badan.

6. Bereskan tunggakan sebelum 31 Desember

Kalau ada SPT yang telat atau kurang bayar, lapor dan bayar pokoknya sebelum 31 Desember 2026, lalu ajukan penghapusan sanksi, supaya sanksinya bisa dihapus 100%. Mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2027, keringanannya turun menjadi 50%. Rinciannya ada di Hapus Sanksi Pajak 100%: Lapor dan Betulkan SPT Sebelum 31 Desember.

Mau ringkasan lengkap PP 20/2026 dalam satu file? Unduh gratis Handbook Rangkuman PP 20 Tahun 2026.

Apa yang kini terlihat DJP?

Marketplace melaporkan setiap potongan 0,5% atas penjualanmu, dan bank menyampaikan data rekening keuangan nasabah ke DJP. Selisih antara omzet di SPT, data marketplace, dan mutasi rekening adalah pemicu umum surat permintaan penjelasan (SP2DK). Simpan rekap omzet bulanan, bukti setor, bukti pungut marketplace, dan hasil hitung stok akhir tahun minimal 10 tahun, sesuai kewajiban simpan dokumen dalam UU KUP.

Checklist minggu ini

  1. Rekap omzet Januari sampai Oktober 2026 dari semua kanal, lalu perkirakan November dan Desember.

  2. Kalau kamu dan pasangan pisah harta, jumlahkan omzet kalian berdua dan PT perorangan kalian.

  3. Cek tahun terdaftar CV, firma, atau PT-mu. Kalau masa finalnya habis di 2026, siapkan pembukuan mulai 1 Januari 2027.

  4. Hitung stok fisik di akhir Desember dan simpan hasilnya.

  5. Cek tunggakan SPT dan setor pokoknya sebelum 31 Desember 2026.

Pertanyaan yang sering muncul

Omzetku belum sampai Rp500 juta. Apakah tetap harus lapor SPT? Ya. Bagian Rp500 juta itu membebaskan pajaknya, bukan kewajiban lapornya. Laporkan omzetmu di SPT Tahunan orang pribadi paling lambat 31 Maret 2027.

CV-ku terdaftar 2023. Apakah 2027 masih boleh 0,5%? Kalau CV-mu memakai tarif final sejak terdaftar, jangka waktu 4 tahunnya selesai di tahun pajak 2026. Mulai 2027, pajaknya dihitung dari laba dengan pembukuan. Cek tanggal terdaftarmu di Coretax, dan kalau ragu, diskusikan dengan Taxvisor.


Masih ragu tarif mana yang berlaku untuk usahamu? Tanya Taxpert AI.

Punya CV atau PT yang pindah tarif di 2027? Konsultasi dengan Taxvisor.

Ikuti Instagram @taxpoint.id supaya tidak ketinggalan aturan berikutnya.

Bagikan Artikel

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!